Bersihkan Pungli di Kemenkumham NTB, Yan Wely Wiguna : Pungli Dapat Merusak Masyarakat, Bangsa dan Negara

    Bersihkan Pungli di Kemenkumham NTB, Yan Wely Wiguna : Pungli Dapat Merusak Masyarakat, Bangsa dan Negara

    Mataram NTB – Kanwil Kemenkumham NTB berupaya serius mewujudkan wilayah bebas pungutan liar (pungli) guna menjamin pelayanan prima  pada seluruh satuan kerja yang dibawahinya dengan menghadirkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Republik Indonesia, Senin (20/02) untuk memberikan penguatan.

    Kepala Rutan Praya, Aris Sakuriyadi bersama sejumlah Kepala Satuan Kerja dan pejabat terkait turut hadir dalam kegiatan yang berlansung di Aula Kantor setempat.

    Mewakili Kakanwil Kemenkumham NTB, Kepala Divisi (Kadiv) Keimigrasian Yan Wely Wiguna mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan upaya nyata dalam pemberantasan pungli yang tidak bisa dilepaskan dari komitmen jajaran selaku Aparatur Sipil Negara (ASN).

    "Praktik pungli ini dapat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Maka dari itu penting bagi kita semua untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih tanpa adanya praktik pungli, " sebut Wely.

    Koordinator Pokja Pencegahan Satgas Saber Pungli, Nugroho, yang juga merupakan  Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan selaku narasumber mengungkapkan sejumlah kiat mengidentifikasi dan memberantas pungli serta gratifikasi. Penguatan Unit Pemberantasan Pungli (UPP) dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) menurutnya penting untuk terus dilakukan guna memperkuat pemahaman dan komitmen jajaran Kanwil Kemenkumham NTB dalam pelaksanaan tugasnya.

    Nugroho juga mengapresiasi Kanwil Kemenkumham NTB sebagai salah satu Kantor Wilayah yang terdepan mengundang Satgas Saber Pungli untuk memberikan sosialisasi dan penguatan.

    Selanjutnya Kolonel CHK Berty BW Sumakud (Anggota Pokja Pencegahan Satgas Saber Pungli) dalam kesempatan yang sama berharap keberadaan Satgas Saber Pungli dapat mengubah pelayanan publik menjadi lebih baik lagi dalam mewujudkan prinsip Good Governance and Clean Governance. Hal ini pun juga sejalan dengan Pembangunan Zona Integritas dalam mewujudkan WBK dan WBBM.(Adb)

    ntb
    Syafruddin Adi

    Syafruddin Adi

    Artikel Sebelumnya

    Sejumlah Atlit dari Anggota Polda NTB Toreh...

    Artikel Berikutnya

    Prioritaskan Penyelenggaraan Layanan Kesehatan...

    Berita terkait

    Rekomendasi

    Nagari TV, TVnya Nagari!
    Mengenal Lebih Dekat Koperasi
    Hendri Kampai: Merah Putih, Bukan Abu-Abu, Sekarang Saatnya Indonesia Berani Jadi Benar
    Respon Cepat Polisi Lakukan Upaya Penangkapan ODGJ Yang Resahkan Warga Di Pelat
    Hendri Kampai: Swasembada Pangan dan Paradoks Kebijakan

    Tags